BisnisMerdeka.com – Untuk pertama kalinya setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 yang digelar di Jakarta, pada Senin, 22 September 2025, Purbaya melaporkan bahwa hingga Agustus 2025, APBN mencatat defisit Rp321,6 triliun, setara dengan 1,35% dari produk domestik bruto (PDB).
“Defisit APBN Rp321,6 triliun atau 1,35 persen PDB,” ujar Purbaya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kondisi fiskal masih terjaga. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan proyeksi defisit APBN 2025 sebesar Rp662 triliun atau sekitar 2,78% PDB. Artinya, realisasi hingga Agustus baru mencapai 52,2% dari target.
Purbaya juga menyoroti perlunya percepatan belanja pemerintah agar keseimbangan primer tetap sesuai dengan desain anggaran 2025.
“Indikasinya adalah masih ada belanja pemerintah yang harus dipercepat supaya keseimbangan primernya sesuai desain yang kita buat,” jelasnya.
Dengan capaian ini, pemerintah optimistis dapat menjaga kesehatan fiskal sambil mendorong pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.
Bagi ekonom dan pelaku pasar, ini menandakan bahwa kebijakan fiskal pemerintah masih terkelola dengan baik. Defisit yang terlalu tinggi biasanya meningkatkan risiko inflasi dan menekan nilai tukar, namun capaian ini menunjukkan pemerintah masih berhati-hati.
Bagi masyarakat, defisit yang terkendali berarti pemerintah memiliki ruang untuk membiayai program perlindungan sosial, subsidi energi, dan pembangunan infrastruktur tanpa menimbulkan beban utang berlebihan.
Bagi investor, sinyal fiskal yang terjaga dapat menjaga kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, yang penting untuk menjaga arus modal asing dan kestabilan rupiah.
Secara keseluruhan, posisi defisit saat ini masih sehat dan memberi ruang bagi pemerintah untuk memainkan kebijakan fiskal sebagai penopang ekonomi.
Tantangannya adalah memastikan belanja negara benar-benar tersalurkan ke sektor produktif agar mampu memberikan dorongan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.***
